Presiden Pastikan Tak Ada Penundaan Pemilu 2024
Presiden Joko Widodo menyampaikan pengantar rapat terbatas bersama jajarannya membahas persiapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu, (10/4/2022). (Foto: tangkapan layar youtube satpres)
Jakarta, Probuana.com – Presiden Joko Widodo meminta seluruh jajarannya untuk meredam spekulasi yang beredar di publik yang mensinyalir pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu dan juga isu perpanjangan jabatan Presiden. Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas (ratas) membahas persiapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 bersama jajarannya di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu, (10/4/2022).
“Karena jelas bahwa kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan pilkada dilaksanakan nanti di November 2024, sudah jelas semuanya,” ujar Jokowi.
Tahapan pemilu tahun 2024 akan dimulai di pertengahan bulan Juni 2022. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 167 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) yang menyebut bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu akan dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.
Seperti dilansir dari BPMI Setpres, Presiden meminta jajarannya untuk segera menyelesaikan payung hukum tentang regulasi yang dibutuhkan untuk pemilu dan pilkada serentak 2024. Secara spesifik Jokowi meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md, untuk berkomunikasi secara intens dengan DPR RI dan KPU sehingga perencanaan programnya bisa disusun dengan detail.
“Didetail lagi dan sehingga regulasi yang ada yang disusun ini tidak multitafsir dan nanti bisa menimbulkan perselisihan di lapangan,” ungkapnya.
Ratas tersebut dihadiri seluruh Menko yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Selain itu, hadir pula Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan.
