PBNU: Pemilu Ditunda Masuk Akal, Muhammadiyah Beda Sikap
Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf (kiri), bersalaman dengan Presiden RI Joko Widodo di Istana Merdeka. (Courtesy: Setkab RI)
Jakarta, Probuana.com – Perbedaan pandangan kembali hadir antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Kali ini silang pendapat itu bukan mengenai persoalan ibadah, akan tetapi terkait wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang.
Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf menilai wacana penundaan Pemilu 2024 cukup beralasan dan masuk akal. Namun dia menyarankan supaya diadakan dialog terlebih daluhu mengingat beragam persoalan yang tengah dihadapi Indonesia saat ini.
“Ada usulan penundaan pemilu dan saya rasa ini masuk akal. Nanti kita lihat apa saja yang perlu dilakukan untuk mengurangi beban bangsa ini,” katanya Minggu (27/2/2022).
Yahya menilai persoalan yang menimpa Indonesia saat ini, bukan hanya sebatas pandemi Covid-19, akan tetapi masalah lain seperti banjir dan gempa bumi.
Sikap berbeda justru ditunjukkan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti. Dirinya mengkritik sejumlah alasan yang digunakan sebagai dalih untuk menunda Pemilu 2024. Mu’ti mempertanyakan pihak mana yang bisa menjamin Indonesia tidak dilanda bencana pada tahun depan.
“Kalau Pemilu 2024 ditunda karena alasan bencana, apakah ada yang bisa menjamin bahwa di tahun depan tidak ada bencana?” cuit Abdul lewat akun Twitter miliknya @Abe_Mukti, Senin (28/2/2022).
Mu’ti juga heran penyelenggaran pemilu dikaitkan dengan situasi perang yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina. Lantas ia kembali mempertanyakan pihak yang bisa menjamin perang antara Rusia dengan Ukraina segera berakhir.
“Kalau Pemilu 2024 ditunda karena perang Rusia-Ukraina, apakah ada yang bisa menjamin perang akan segera berakhir?” Lanjunya.
Terakhir, Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu mengkritik alasan Pemilu 2024 harus ditunda karena situasi pandemi Covid-19 yang belum reda dan biaya pemilu mahal.
“Kalau Pemilu 2024 ditunda karena masa pandemi, jangan-jangan tahun ini pandemi sudah berakhir dan akan menjadi endemi seperti yang dikatakan Pemerintah?”
“Kalau biaya Pemilu 2024 ditunda karena biaya mahal, apakah biaya tidak bisa dikurangi? Kalau ekonomi negara makin membaik, apakah 2024 negara tidak punya uang membiayai Pemilu?” tutupnya.
Hingga saat ini, sebanyak tiga parpol telah menyatakan sikap mendukung wacana pemindahan Pemilu 2024 antara satu hingga dua tahun. Ketiganya itu adalah PKB, PAN, dan Golkar. Sementara empat partai tegas menyatakan penolakan yakni PDI-Perjuangan, PKS, Demokrat dan NasDem. Sedangkan dua partai, Gerindra dan PPP, belum menyatakan sikap secara resmi. (dja)
