Hutan Bambu Purwakarta Ditebang Tanpa Izin, Dedi Mulyadi Datangi Dirjen PSKL
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat audiensi bersama Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Dirjen PSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (Foto: tangkapan layar youtube Dedi Mulyadi)
Bandung, Probuana.com – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mendatangi kantor Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Dirjen PSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dedi bersama sejumlah warga, meminta rencana alih fungsi hutan bambu yang berada di wilayah hutan sosial di Purwakarta yang direncanakan akan diganti pohon pisang, untuk segera dievaluasi bahkan dihentikan.
Dedi Mulyadi diterima langsung oleh Direktur Jenderal PSKL Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. beserta jajaran. Diketahui, Dedi sangat tegas terhadap isu yang menyangkut lingkungan hidup dan kehutanan. Saat rapat Komisi dengan Kementerian LHK pun, tak jarang dirinya menyampaikan pernyataan-pernyataan tegas terkait isu lingkungan.
Sikap tegas itu karena menurutnya tak banyak orang yang peduli untuk memberikan perhatian terhadap isu tersebut.
“Saya setiap hari paling senang menyelesaiakan masalah lingkungan hidup dan kehutanan karena bobot perhatian terhadap itu semua sangat rendah. Kecuali kalo ada bencana, baru tinggi,” ungkapnya.
Hutan bambu menurut Dedi mempunyai fungsi ekonomis dan ekologis, apalagi di sekitar hutan tersebut terdapat waduk Ir. H. Juanda (danau jatiluhur) dan kawasan industri. Sehingga bambu di kawasan tersebut dapat berfungsi untuk mengurai gas beracun atau debu yang dihasilkan dari industri di wilayah itu. Apalagi masyarakat di sekitar hutan sosial itu cukup sejahtera dengan mengelola hutan bambu.
“Memecah angin kencang, maupun juga akarnya memiliki fungsi untuk mencegah longsor,” kata dia.
Terkait permasalahan yang diadukan kepadanya tersebut, Dirjen PSKL mengaku telah mendapat arahan dari Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, pihaknya telah menyusun rencana evaluasi. Dirinya berjanji akan menurunkan tim ke lokasi dan sambil menunggu laporan dari tim evaluasi, Bambang sudah memerintahkan untuk tidak melakukan kegiatan di kawasan tersebut.
“Setelah mendapat SK evaluasi, saya akan langsung menelepon Kadivre (Kepala Divisi Regional) Perhutani Jawa Barat untuk menghentikan, jadi masyarakat tenang saja, bambu tidak akan ada penebangan lagi. Kemudian yang kedua tidak melakukan kegiatan (di hutan bambu) sambil menunggu hasil dari tim evaluasi,” jelas Bambang. (dja)
